Pengembangan Perpustakaan Jadi Tanggung Jawab Bersama

Bahtiar menegaskan selama tiga tahun terakhir, Kemendagri mendukung penuh penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan melalui regulasi yang dikeluarkan. Hal ini dilakukan Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, untuk memastikan pemerintahan daerah memiliki legal standing mendukung program perpustakaan dan pengembangan perpustakaan di daerah.

"Maka baik dari sisi pengembangan kelembagaan kami dukung, kemudian dari sisi penganggaran, pedoman penyusunan APBD, kemudian sampai detail ada puluhan bahkan ada banyak sekali program kita sengaja buat detail sekali dalam penyusunan APBD itu, supaya ada kepastian dan ada pedoman atau petunjuk yang lebih operasional memastikan rekan-rekan dari unit kerja yang menyelenggarakan urusan perpustakaan daerah bisa mendukung kegiatan hal ini," urainya.

Dia menambahkan, Perpusnas memiliki kelebihan dibandingkan instansi lain yakni netral. Perpusnas bisa menjangkau eksekutif, yudikatif, legislatif, baik di level pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dia mengusulkan agar diberikan penghargaan untuk para pihak di bidang yudikatif baik di tingkat pusat maupun daerah, dan juga lembaga legislatif.

"Di antara beliau-beliau dan lembaga tersebut itu menunjukkan tanda-tanda dan dedikasinya ikut membangun perpustakaan dan mengembangkan perpustakaan dengan berbagai cara dan metode yang mereka buat dan inovasi-inovasi," jelasnya.