Pengembangan EBT Prioritaskan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

JAKARTA - Pemerintah mempunyai delapan strategi dalam membangun kelistrikan nasional, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga pengembangan teknologi smart grid. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/9), mengatakan strategi pertama adalah menarik investasi sektor energi baru terbarukan.

Pemerintah, jelas Rida, telah merevisi peraturan untuk menyederhanakan proses pengadaan dan membuat skema bisnis menjadi lebih terbuka. "Saat ini kami sedang memfinalkan Peraturan Presiden mengenai pengembangan energi baru terbarukan (EBT)," kata Rida dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Upaya pemerintah lainnya adalah mengembangkan teknologi smart grid serta mempromosikan pembangkit listrik tenaga surya atap secara masif. Menurut Rida, dibutuhkan peraturan baru agar pengembangan EBT menjadi lebih menarik.

Selain itu, pemerintah juga mendorong program Renewable Energy-Based Economic Development (REBED) dan Renewable Energy-Based Industry Development (REBID).

REBED adalah program penggunaan EBT untuk memacu perekonomian wilayah, termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), sedangkan REBID adalah pengembangan potensi EBT yang terintegrasi dengan pengembangan industri. "Untuk daerah yang memiliki potensi EBT yang besar seperti di Kalimantan Utara, pengembangan EBT untuk sektor industri akan lebih kompetitif dan menarik. Industri akan mendapatkan listrik yang lebih terjangkau," jelas Rida.

Konversi Energi

Pemerintah juga akan berupaya melakukan konversi pembangkit listrik diesel ke pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah merevisi aturan sistem jaringan listrik atau grid code untuk meningkatkan fleksibilitas jaringan. "Semua penyedia kelistrikan baik PT PLN (Persero) maupun pembangkit listrik swasta harus mengikuti grid code yang baru," tegas Rida.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengembangkan teknologi smart grid yang diharapkan bisa meningkatkan keandalan pasokan listrik serta mengurangi susut dalam jaringan transmisi maupun distribusi.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030 milik PLN, cenderung lebih hijau karena porsi EBT meningkat dibanding RUPTL 2019- 2028 yang masih di kisaran 30 persen.

"Untuk mencapai bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025, pemerintah memprioritaskan pembangkit EBT yang paling murah serta meningkatkan pengembangan PLTS karena harganya yang cenderung menurun," ujar Rida.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan pemerintah mendorong ekonomi hijau dengan mengatur pemungutan pajak karbon dalam Rancangan Undang- Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang sedang dibahas bersama DPR.

"Ada landasan pajak karbon untuk mengurang emisi, mendorong pelaku usaha menyediakan produk ramah lingkungan dan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan," kata Prastowo.