![Pengelolaan Sampah Bekasi Butuh Multiteknologi dan Partisipasi Masyarakat](https://koran-jakarta.com/images/article/pengelolaan-sampah-bekasi-butuh-multiteknologi-dan-partisipasi-masyarakat-240812132259.jpeg)
Pengelolaan Sampah Bekasi Butuh Multiteknologi dan Partisipasi Masyarakat
![Pengelolaan Sampah Bekasi Butuh Multiteknologi dan Partisipasi Masyarakat](https://koran-jakarta.com/images/article/pengelolaan-sampah-bekasi-butuh-multiteknologi-dan-partisipasi-masyarakat-240812132259.jpeg)
Diskusi publik “Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Sampah di Kabupaten Bekasi” yang digelar Yayasan Hatta Kali Soka di Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 11 Agustus 2024.
Kajian Cepat TPA Burangkeng
Rapid Assessment Pengelolaan TPA Burangkeng yang dilakukan pada 2019-2020 ditemukan sebanyak 37-41 masalah. Kajian cepat dilakukan Persatuan Pemuda Burangkeng Peduli Lingkungan (PRABU-PL), Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Karang Taruna Burangkeng. Hal ini diperkuat hasil Rapid Assessment yang dilakukan Ditjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tahun 2019.
Berikut ini temuan kajian cepat, diantaranya: (1) TPA Burangkeng dikelola dengan distem open dumping; (2) Infrastruktur jalan TPA Burangkeng buruk; (3) Tidak ada penanggungjawab jalan menuju TPA Burangkeng; (4) AMDAL TPA Burangkeng tidak jelas: (5) Sarana pencucian kendaraan belum ada; (6) Workshop/bengkel belum ada; (7) Gudang belum ada: (8) Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) dengan melibatkan warga belum ada; (9) Tumpukan sampah dan zona TPA semrawut; (10) Resiko sampah longsor cukup besar; (11) Kebakaran sampah pada musim kemarau.
(12) Penataan sampah dan cover-soil tidak sesuai standar; (13) TPA tidak punya infrasturktur dan sistem drainase keliling; (14) TPA tidak membangun pagar dan green-belt keliling; (15) Sampah longsor ke tanah warga; (16) Pepohonan mati; (17) Sampah dan leachate melimpas ke tanah warga; (18) Manajemen leachate dan gas-gas sampah tidak ada; (19) IPAS tidak memenuhi standar dan tidak dioperasikan (sekarang teurug sampah); (20) Sumur pantau tidak ada.
Selanjutnya, (21) Pengujian laboratorium dan laporan tidak ada; (22) Leachate masuk ke sawah dan merugikan petani; (23) Kali sekitar TPA tidak diturap timbulkan bencana; (24) Jembatan menuju gerbang TPA tak terawat penuh sampah; (25) Belum ada kegiatan penghijauan; (26) TPA tidak punya taman dan RTH.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Lili Lestari
Komentar
()Muat lainnya