Pengelolaan Dana JETP IPP Harus Transparan

Ketiga, skema JET-P harus dilaksanakan di tengah peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan percepatan transisi energi, seperti tidak adanya solusi palsu seperti co-firing dan adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara untuk industri.

Jadi, kata dia, agar JET-P berjalan sesuai harapan, diperlukan reformasi kebijakan. "Sekarang ada indikasi tata kelolanya tidak transparan. Kalau hal hal tersebut tidak terpenuhi hal tersebut akan menjadi pemborosan dan kerugian negara karena sekitar 95 persen dana JET-P akan berupa utang," pungkasnya.

Seperti diketahui, PT PLN (Persero) menggandeng IEA untuk mematangkan skema JETP IPP dalam mengakselerasi transisi energi Indonesia.

Executive Director of IEA Fatih Birol menjelaskan pihaknya mendukung penuh langkah Indonesia dalam transisi energi. Upaya Indonesia dalam mengurangi emisi karbon akan berdampak langsung pada pengurangan emisi karbon.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan kerja sama PLN & IEA untuk ini sangat baik. PLN bisa mendapatkan bantuan teknis IEA dalam merancang strategi transisi energi PLN.
Halaman Selanjutnya....