Pengelolaan Dana JETP IPP Harus Transparan

JAKARTA - Pemerintah bersama PT PLN (Persero) perlu menjamin transparansi pengelolaan dana skema Just Energy Transition Partnership Investment and Policy Plan (JETP IPP). Bersama PLN, pemerintah harus menjamin tak ada praktik koruptif dalam tata kelolanya.

Senior Campaign Strategist Greenpeace International, Tata Mustasya mengatakan keterlibatan Badan Energi Internasional (IEA) akan membantu PLN dalam hal teknis skema dan pelaksanaan JET-P sebagai bagian dari akselerasi transisi energi di Indonesia.

Tetapi pemerintah dan PLN perlu menyelesaikan hal hal yang prinsipil dan mendasar dalam skema dan pelaksanaan JET-P di antaranya pertama, soal tata kelola termasuk transparansi dalam pengelolaan JET-P.

"Di sini pemerintah dan PLN harus memastikan tidak ada praktik korupsi dalam pilihan proyek yang akan dibiayai dan tidak ada overvaluasi dalam pensiun dini PLTU batu bara," ucapnya kepada Koran Jakarta, Kamis (20/4), menanggapi kerja sama PLN dengan International Energy Agency untuk mematangkan skema JETP IPP.

Kedua, lanjutnya, terpenuhinya soal keadilan bagi pekerja dan masyarakat terdampak dan keadilan ekologis.

Ketiga, skema JET-P harus dilaksanakan di tengah peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan percepatan transisi energi, seperti tidak adanya solusi palsu seperti co-firing dan adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara untuk industri.

Jadi, kata dia, agar JET-P berjalan sesuai harapan, diperlukan reformasi kebijakan. "Sekarang ada indikasi tata kelolanya tidak transparan. Kalau hal hal tersebut tidak terpenuhi hal tersebut akan menjadi pemborosan dan kerugian negara karena sekitar 95 persen dana JET-P akan berupa utang," pungkasnya.

Seperti diketahui, PT PLN (Persero) menggandeng IEA untuk mematangkan skema JETP IPP dalam mengakselerasi transisi energi Indonesia.

Executive Director of IEA Fatih Birol menjelaskan pihaknya mendukung penuh langkah Indonesia dalam transisi energi. Upaya Indonesia dalam mengurangi emisi karbon akan berdampak langsung pada pengurangan emisi karbon.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan kerja sama PLN & IEA untuk ini sangat baik. PLN bisa mendapatkan bantuan teknis IEA dalam merancang strategi transisi energi PLN.

"Saya menilai IEA bisa memberikan masukan dalam meningkatkan bauran pembangkit energi terbarukan (ET), khususnya dalam peningkatan penetrasi Variable Renewable Energy (VRE) di sistem PLN," ucap dia.