Pengawasan Kunci Pencegahan

Meski sudah ada kerja sama antara KPK dengan Kemendagri, tetapi masih saja ada kepala daerah yang menerima suap dan melakukan korupsi.

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggelar pertemuan dengan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pertemuan itu salah satu yang dibahas adalah soal banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan. Hal lain yang dibahas terkait dengan penguatan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Selama ini yang kami catat 77 kepala daerah yang kena OTT , 300 lebih kepala daerah terkena masalah," kata Tjahjo usai bertemu dengan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat,, Senin (18/9). Tjahjo sendiri mengapreasiasi langkah yang sudah dilakukan KPK selama ini.

Banyak yang sudah dilakukan KPK, misalnya ikut membantu membenahi proses penerimaan praja di IPDN. Kemudian, KPK juga banyak membantu untuk mendorong daerah menerapkan e-planning. "Yang menarik KPK juga menyerap aspirasi masyarakat, beliau (Pahala) juga mendatangi kontraktor, pengusaha, apa yang menjadi keluhan masyarakat, hambatan birokrasi," katanya.

Dari pertemuan itu kata Tjahjo, banyak hal menarik yang diungkapkan Deputi Pencegahan KPK. Misalnya dalam pengadaan selalu harga dari swasta itu lebih murah. Artinya memang ada oknum aparat dalam pengadaan yang ingin cari keuntungan. "Ini sistemnya enggk salah, kembali ke oknum-oknum tadi,"kata Tjahjo. Di tempat yang sama, Pahala Nainggolan mengatakan, kedatangannya ke Kemendagri, untuk melaporkan progres serta rencana komisi anti rasuah. Khususnya yang terkait dengan sistem pencegahan.
Halaman Selanjutnya....