Pengawasan Kunci Pencegahan

Kata dia, ini semata untuk bersamasama memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah. "Sekarang KPK bersama Kemendagri bekerja di 360 kabupaten atau kota dan 22 provinsi, tapi ya kemajuannya macam-macam. Ada yang maju cepat, lambat, nunggu penindakan dulu baru maju, ya enggak apa-apa jadi ada itu satu hal kita sampaikan dan apa saja yang kedepan perlu kita tindaklanjuti," tuturnya. Salah satu yang harus segera ditindaklanjuti kata Pahala, adalah penguatan APIP. Kata dia, APIP menjadi kunci dari apa yang sekarang terjadi di daerah selama ini. Misalnya maraknya kepala daerah yang terjaring OTT.

Komisi anti rasuah juga, sudah menjalin kerja sama dengan Ditjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri. Kerja sama untuk penguatan partai yang berintegritas. "Jadi teman-teman lihat selama ini KPK ke 10 partai, terakhir nanti ke Golkar, dan kita minta program ini jadi program bersama dengan Kemendagri," ujarnya. Terkait penguatan APIP sendiri kata dia, KPK akan terus mendorong itu. Pihaknya siap memberikan pelatihan atau pembahasan studi kasus. Khususnya dalam mengawasi proses pengadaan dan audit.

Yang pasti kata dia, penguatan APIP ini sangat penting. Misalnya kedepan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian APIP, harus satu lapis ke atas. Jadi untuk APIP kabupaten, diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. Pahala akui dalam bertugas kadang kala APIP di daerah dihadapkan pada dilema. Ini yang harus dihilangkan.

Usulan KPK

Terkait pencegahn korupsi ini lanjut Pahala, KPK mengusulkan agar ada perubahan di tubuh APIP. Jadi tindak lanjutnya baik satu tingkat ke atas. Untuk APIP kabupaten mereka melapor temuannya ke gubernur. Sementara APIP provinsi laporan tindak lanjutnya ke Mendagri. "Kita juga usulkan supaya inspektorat itu setingkat dengan Sekda. Jadi dia lebih independensi, lebih terjaga.
Halaman Selanjutnya....