Pengawasan di Daerah Lemah

JAKARTA - Komisi IV DPR RI menyoroti permasalahan penyaluran pupuk subsidi ke petani karena tak berjalannya tugas lembaga terkait di daerah. Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pupuk subsidi.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mengatakan permasalahan pupuk bersubsidi dan Kartu Tani adalah pengawasan jaringan. Dia menambahkan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di setiap daerah tidak berfungsi dengan baik.

Faktor berikutnya adalah distribusi tidak tepat waktu. Kemudian, penggunaan pupuk di kalangan petani berlebihan dari rekomendasi yang diusulkan sehingga menimbulkan sejumlah dampak negatif budi daya pertanian. Tak hanya itu, akurasi data juga masih menjadi problematika.

"Permasalahan pupuk bersubsidi dan Kartu Tani sebagaimana rapat-rapat Panja sebelumnya ada tiga persoalan yakni ketidakpastian data, penyaluran pupuk yang masih rendah terbalik dengan alokasi pupuk bersubsidi yang diajukan dan terakhir mengenai realisasi Kartu Tani," tutur Sudin saat kerja Panja Komisi IV DPR RI ke pabrik Pupuk Kujang dan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Ali Jamil, menyatakan, sejauh ini, Kementan terus melakukan pembenahan dalam kerangka perbaikan tata kelola pupuk subsidi. Sedapat mungkin kendala yang terjadi di lapangan agar tak terulang kembali di kemudian hari. Solusi pun tengah disiapkan.
Halaman Selanjutnya....