Pendidikan yang Lebih Baik

Orba menginisiasi kekuasaannya lewat Tragedi 1965 yang menewaskan jutaan rakyat. Lalu, Orba pun menutup rezim dengan Tragedi 13-15 Mei 1998 yang juga diwarnai kekerasan. Jakarta dibakar dan ratusan nyawa menjadi korban sia-sia. Sementara itu, banyak perempuan Tionghoa atau berwajah mirip diperkosa melebihi kebuasan binatang di hutan mana pun. Hukum rimba ketika itu membuat yang kuat menjadi pemegang kekuasaan.

Kondisi perpolitikan hari-hari ini juga sangat mencemaskan. Segala cara dihalalkan, termasuk kekerasan. Para pemimpin dan elite terjebak dalam ego besar. Akibat nafsu kekuasaan, segala cara dihalalkan. Tempat ibadah dihalalkan untuk berkampanye sambil menebar fitnah pada sosok atau golongan lain. Bahkan, ajang "Car Free Day" di Jakarta baru-baru ini juga dimanfaatkan demi kepentingan politik. Seorang ibu dan anaknya yang kebetulan tidak memakai kaos #ganti presiden menjadi objek kekerasan. Mereka dilecehkan secara fisik. Ini belum terhitung kekerasan verbal yang sungguh merendahkan martabat manusia.

Jika Korea Utara dan Selatan saja sudah mau merintis jalan rekonsiliasi, para elite negeri ini justru semakin doyan menebar perpecahan bangsa, terlebih menjelang Pilpres 2014. Praksis politik bercorak "machiavellian" tampak kian marak dan dihalalkan. Padahal corak politik semacam ini hanya akan melahirkan banyak kekerasan dan gesekan dalam masyarakat yang sangat beragam.

Sayang dalam sikon demikian, agama lewat para tokohnya, justru terjebak dalam pragmatisme. Akibatnya kritik profetis atau suara kenabian, nyaris tak terdengar. Yang mengemuka dan nyaring di ruang publik justru provokasi dan ujaran kebencian. Apalagi ada preman yang dianggap ulama. Sedangkan ulama-ulama besar dengan pesan sejuk justru dipinggirkan.

Dunia pendidikan dianggarkan 20 persen APBN juga masih kerap menjadi proyek, sebagaimana masih tampak pada diberlakukannya ujian nasional (UN), sertifikasi, uji kompetensi guru, sampai pengadaan buku. Semua sudah menjadi proyek.
Halaman Selanjutnya....