Penarikan Utang Baru Harus Direm

Pemerintah diimbau mengerem penarikan utang, terutama melalui instrumen portofolio karena biaya untuk meminjam relatif mahal akibat kemunculan berbagai risiko baik, dari faktor eksternal maupun internal.

JAKARTA - Kepala Kajian Makro dan Keuangan, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Febrio Kacaribu, di Jakarta, Jumat (17/5), mengatakan meskipun rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) atau debt to GDP ratio masih dalam batas aman, namun imbal hasil atau yield yang diminta investor cenderung meningkat.

"Kita boleh bangga masuk peringkat investment grade (layak investasi), tapi level paling bawah (triple B minus) akibatnya, biaya bunga yang dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun rata-rata 11 persen dari total anggaran," kata Febrio.

Menurut dia, imbal hasil surat utang pemerintah sempat mengalami penurunan, dengan imbal hasil rata-rata tenor 10 tahun dan 1 tahun pada April 2019 masing-masing sebesar 7,79 persen dan 6,4 persen. Dengan net portofolio keluar sebesar satu miliar dollar AS dalam empat minggu terakhir mendorong peningkatan imbal hasil tenor 10 tahun dan satu tahun menjadi masing-masing sebesar 8,22 persen dan 6,66 persen.

Kenaikan imbal hasil terjadi karena persepsi pasar terkait dengan peringkat obligasi pemerintah Indonesia yang masih bernilai BBB-. Kemudian berlanjut jadi fenomena flight to safety di mana investor global menghindari aset berisiko, termasuk rupiah.
Halaman Selanjutnya....