Penanganan Permukiman Kumuh Butuh Kerja Sama Berbagai Stakeholder

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan butuh kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga stakeholder dalam penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

"Upaya penanganan permukiman kumuh ini sudah dilakukan dan terus akan dilakukan bersama antara kolaborasi dari pemerintah pusat pemerintah daerah dan juga berbagai stakeholder," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti saat menjadi pembicara kunci dalam Workshop Nasional "Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh" dipantau secara daring, Selasa (20/6).

"Kami tidak bisa melakukan sendiri harus bersama-sama, kalau pusat saja yang melakukan, 'lho kok pusat turun sendiri' mesti ada kata-kata seperti itu. Ini kan proyeknya pusat, bukan harusnya kita harus bersama-sama untuk tentunya mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh," lanjut Diana.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengungkapkan beberapa penyebab munculnya permukiman kumuh. Pertama, rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar.

"Di antara faktor penyebab munculnya perumahan kumuh Dan juga permukiman kumuh ini mesti kita sudah memahami semua, yaitu rendahnya akses terhadap infra daerah besar. Memang kalau permukiman kumuh akses infrastruktur dasarnya masih sangat minim.
Halaman Selanjutnya....