Penanganan Permukiman Kumuh Butuh Kerja Sama Berbagai Stakeholder

Kedua, rendahnya akses terhadap pembiayaan perumahan yang layak. Ketiga, belum terjaminnya keamanan bermukim (secure of tenure). "Keamanan itu belum terjamin di permukiman kumuh tersebut masih macam-macam terjadi di situ pencurian, ada yang narkoba ada," ungkapnya.

Keempat, bangunan hunian (rumah) yang tidak layak huni. Selanjutnya, kelima ialah rendahnya penyediaan lahan untuk perumahan/ hunian.

"Masalah penyediaan lahan untuk perumahan yang ini juga masih belum tertata. Makanya dari Kementerian ATR/BPN mesti harus bersama-sama dengan kita untuk masalah pembebasan lahannya sangat sulit di daerah ini. Kalau kita sudah berbicara terkait dengan masalah lahan sehingga kalau proses belum clean and clear lahannya, kita tidak bisa untuk melanjutkan pembangunan," ujar Diana.

Keenam, arus urbanisasi yang tinggi dan tidak terkendali.

Adapun, dalam rangka percepatan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta mendukung Gerakan 100-0-100 sesuai amanat RPJMN 2015-2019 serta RPJMN 2020-2024, Direktorat Jenderal Cipta Kementerian PUPR melaksanakan kegiatan National Slum Upgrading Project (NSUP)-Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang diinisiasi sejak 2016.
Halaman Selanjutnya....