Penanganan Banjir Mesti Terintegrasi

JAKARTA - Kementerian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan penanganan banjir di wilayah Jabodetabek harus terintegrasi. Jika tidak, persoalan banjir bakal sulit ditangani.

"Penangangan terintegrasi itu berdasarkan satuan wilayah sungai tanpa dibatasi wilayah administrasi. Koordinasi yang diperlukan antara Pemerintah Pusat dan Daerah," ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja Penanganan Banjir Jabodetabek bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (26/2) petang.

Rapat itu diagendakan dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Namun, ketiganya tak hadir sehingga raker ditunda.

Jabodetabek sendiri terdiri dari wilayah Sungai Ciliwung, kemudian sebagian wilayah Sungai Cisadane, dan Sungai Citarum. Untuk penanganan Sungai Ciliwung seperti yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo, sudah ada master plan-nya sejak 1973 kemudian ditinjau kembali atau review pada 1997 dan terakhir pada 2007. "Insyaallah dengan mengerjakan master plan tersebut dapat mengurangi banjir di wilayah Jakarta," kata Basuki

Dari master plan tersebut, Kementerian PUPR telah merampungkan pekerjaan peningkatan kapasitas sungai melalui pelebaran dan pengerukan Sungai Ciliwung sepanjang 16 kilo meter (km) dari rencana keseluruhan 33 km. Peningkatan kapasitas sungai juga dilakukan di Kali Angke Hulu dengan realisasi sepanjang 30,4 km dari rencana 42,8 km.
Halaman Selanjutnya....