Pemprov Terapkan Sistem Elektronik Dalam Pengelolaan Aset

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini masih dihantui persoalan pengelolaan aset daerah yang buruk. Tak pelak, masalah tersebut menjadi salah satu faktor DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan (LK) tahun Anggaran 2016 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemprov DKI Jakarta mengakui inventarisasi pencatatan data aset daerah yang semrawut itu sudah berlangsung sejak belasan tahun lalu. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah bekerja keras untuk menginventarisir aset-aset dengan cara memisahkan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penataan aset milik Pemprov DKI saat ini, wartawan Koran Jakarta Annisa Ibrahim, mewawancarai Kepala BPAD DKI, Achmad Firdaus di Jakarta beberapa waktu lalu. Berikut petikannya:

Bagaimana sistem pencatatan aset DKI saat ini ?

BPAD telah mengembangkan sistem pengelolaan aset dari konvensional ke elektronik. Selain itu, bekerja sama dengan kejaksaan serta Badan Pertanahan Nasional untuk mengamankan aset-aset.
Halaman Selanjutnya....