Pemprov Kaltim Pacu Modernisasi dan Kesejahteraan Petani untuk Dorong Kemandirian Pangan

Samarinda - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus memacu modernisasi sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui sejumlah program. Hal ini seiring dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara di wilayah Kaltim.

“Salah satu fokus utama adalah peningkatan kemandirian pangan di Kaltim, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji, usai menerima audiensi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kaltim, di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, kemarin.

Wagub Seno memberikan arahan kepada HKTI tentang bagaimana memandirikan petani Kaltim dan langkah-langkah yang perlu diambil.

Pemprov Kaltim berkomitmen untuk melakukan intensifikasi pertanian dengan menyediakan alat-alat pertanian modern (alsintan) dan pupuk bagi petani.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas harga gabah dengan menginstruksikan koperasi dan tengkulak untuk membeli gabah minimal 6.500 rupiah per kilogram, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu masalah utama yang dihadapi petani Kaltim adalah degradasi kualitas bibit. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan fokus pada pemurnian bibit agar petani dapat meningkatkan hasil panen menjadi 7-8 ton per hektare, dibandingkan dengan 3-4 ton per hektare saat ini.

“Dengan bibit yang murni, petani bisa mendapatkan hasil panen yang lebih optimal, meskipun menggunakan jumlah pupuk dan waktu tanam yang sama,” ujar Seno Aji.

Pemprov Kaltim juga bakal menjalin kerja sama dengan pihak luar untuk menghadirkan teknologi pertanian modern. Setelah penjajakan yang dilakukan pemerintah Kaltim telah menerima penawaran dari pihak Korea Selatan dan Tiongkok.

Pemprov Kaltim mengkaji teknologi paling sesuai dengan kondisi lahan di Kaltim, yang memiliki karakteristik berbeda dengan lahan di Pulau Jawa, termasuk lahan berawa.

“Kami ingin semua petani merasakan manfaat intensifikasi pertanian. Kami akan memilih teknologi yang paling cocok untuk kondisi lahan di Kaltim,” kata Seno Aji.

Terkait masalah klasik petani, yaitu harga pupuk yang tinggi, pemerintah daerah berupaya memangkas rantai distribusi dengan mendistribusikan pupuk langsung dari pabrik ke petani. Hal ini bertujuan untuk menekan harga pupuk di tingkat petani.

“Kami sedang membuat pola agar petani bisa langsung berhubungan dengan pabrik pupuk. Dengan demikian, harga pupuk dari pabrik, akan sampai ke petani dengan harga yang sama,” ujar Seno Aji.  Ant/S-2