Pemprov Jatim Dorong Literasi Keuangan Digital bagi Masyarakat

Selain itu, menurut Kiky, dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sudah dijelaskan bahwa seluruh aktivitas keuangan ilegal sudah ditulis di ranah undang-undang.

Sebelumnya, mereka masuk dalam delik pidana umum, sehingga hukumannya ringan. Akibatnya pelaku menjadi berani dan tidak jera.

"Nah, dengan adanya Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal ini, kita bersama-sama memerangi para pelaku. Nomor rekeningnya kita tutup, juga apiklasinya, website-nya, whatsapp-nya, dan orangnya kita kejar," jelas Kiky seraya menyebut bahwa saat ini pihaknya sudah menutup lebih dari 7.000 aplikasi pinjol ilegal.

Pada kesempatan tersebut, Kepala OJK Provinsi Jatim, Giri Tribroto selaku pengarah TPAKD Provinsi Jatim melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan TPAKD se-Jatim. Menurutnya, selama tahun 2023 telah dilakukan pelaksanaan program-program kerja yang meliputi antara lain Optimalisasi Agen LakuPandai sebanyak 211 ribu agen dengan total transaksi sebesar 549,91 miliar rupiah.

Kemudian optimalisasi produk simpanan melalui tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dan produk tabungan anak lainnya yang tercatat sebanyak 8,12 juta rekening dengan nominal simpanan sebesar 4,1 triliun rupiah.