Pemprov DIY-KPK Sepakat Perkecil Ruang Korupsi

Tertata Baik

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, menilai selama ini akuntabilitas yang terbangun di DIY telah tertata dengan baik. Ia berharap dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang terus membaik, DIY dapat menjadi barometer tata kalola pemerintahan untuk daerah lainnya.

Menurut Syarif, ada beberapa bidang yang menjadi perhatian KPK, meliputi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan bublik, pengelolaan pelaporan harta kekayaan pejabat publik, serta pengelolaan pelaporan gratifikasi.

Selain itu, kata Syarif, KPK juga menyoroti tata kelola di beberapa bidang mencakup perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, penguatan inspektorat daerah, pelayanan terpadu satu pintu, pengawalan dana desa, serta tata kelola sumber daya alam.

"Ini salah satu upaya KPK untuk terus memaksimalkan pencegahan korupsi. Butuh komitmen kuat dari semua pihak termasuk pemerintah daerah yang harus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih," ujar Syarif.
Halaman Selanjutnya....