Pemotongan Anggaran untuk Bansos Hambat Pembangunan

JAKARTA - Pemotongan anggaran sekitar 50-an trilliun rupiah dari semua kementerian/lembaga yang dialihkan untuk bantuan sosial (bansos) dinilai tak efektif menekan angka kemiskinan. Pasalnya, dari ribuan triliun rupiah anggaran bansos selama hampir sepuluh tahun terakhir, angka kemiskinan hanya turun 2 persen.

"Terus terang saja, melonjaknya anggaran bansos 496,8 triliun rupiah sungguh mengkhawatirkan dari sisi penyalahgunaan. Pada saat Covid-19 saja, pada 2020, anggaran perlindungan sosial 'hanya' 234,33 triliun rupiah dan realisasinya 216,59 triliun rupiah," ungkap Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, melalui keterangannya, Selasa (6/2)

Selain membandingkan besaran bansos saat pandemi Covid-19 dengan besaran terkini, dia mengungkapkan keprihatinannya lantaran banyak sektor pembangunan yang terkena dampak pemotongan anggaran. Diindikasikan anggaran tersebut dialihkan untuk memperkuat anggaran bansos.

Padahal, anggaran pembangunan tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan perumahan rakyat, menguatkan kemandirian pangan, energi, meningkatkan industri dan daya saingnya, meningkatkan ekspor, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan budaya, menghapuskan kemiskinan ekstrem, pemeliharaan keamanan, dan pertahanan negara.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) pada 2024 mencapai 496,8 triliun rupiah. Angka itu lebih besar dibandingkan selama pandemi Covid-19 pada 2021 sebesar 468,2 triliun rupiah dan pada 2022 sebesar 460,6 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....