Pemimpin Lembaga Harus Beradaptasi dengan Kemajuan Teknologi

JAKARTA - Seorang pemimpin lembaga, khususnya di lembaga pemerintahan dituntut tidak hanya memiliki kemampuan manajerial sumber daya manusia aparatur tapi juga harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Hal tersebut dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo saat memberi kuliah umum Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Jumat (2/7).

Menurut Tjahjo, perkembangan teknologi yang begitu cepat telah menimbulkan kesenjangan dalam penguasaan teknologi antar generasi produktif. Sehingga tata kelola pemerintahan harus lebih adaptif dengan perubahan teknologi.

"Nah,tantangan tersebut menuntutseorang pemimpin agar memiliki kemampuan manajerial sumber daya manusia aparatur dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi," katanya.

Maka, kata Tjahjo, diperlukan transformasi kebijakan dengan pendekatan sistem dan SDM. Tranformasi kebijakan ini mencakup, pertama transformasi birokrasi digital dengan membentuk smart government, organisasi yang fleksibel, dan simplifikasi proses bisnis yang kompleks menjadi sederhana. Intinya itu dilaksanakan sedapat mungkin terotomasi.

"Kedua, kemampuan kepemimpinan yang kuat untuk dapat mengelola perubahan teknologi yang cepat danmemenuhi ekspektasi stakeholders terhadap organisasi dan ekspektasi organisasi terhadap pegawai,"katanya.

Dan, untuk memungkinkan pelaksanaan kedua pendekatan tersebut, maka lanjut Tjahjo, diperlukan arah kebijakan pembangunan ASN kedepan dikembangkan berdasarkan prinsip dasar human capital architecture. Kata dia, kebijakan ini memiliki enam komponen pendukung yaitu penguatan budaya kerja dan employer branding, pengembangan kepemimpinan dan kompetensi, peningkatan kinerja dan sistem penghargaan, pengembangan talenta dan karir dan penguatan platform teknologi dan analitik.

"Dalam prinsip human capital architecture komponen yang harus menjadi perhatian dari seorang pemimpin adalah pengambilan keputusan atas tujuan organisasi, strategi konkret untuk mencapai tujuan dan nilai-nilai organisasi," katanya.

Pengambilan keputusan tersebut, menurutnya tentunya dapat diambil dengan baik apabila pimpinan memiliki pegawai yang dapat memberikan sumber daya data dan teknologi yang baik. Oleh karena itu seorang pemimpin harus dapat mengelola kinerja, kompetensi dan karakter baik pegawainya.

"Makanya, para Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT), selain harus memenuhi persyaratan kompetensi ASN sebagaimana Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, juga harus mampu mendemonstrasikannya danmenjadi role model di lingkungan kerjanya," katanya.

Dan, kata Tjahjo, kompetensi yang dominan bagi PPT adalah kompetensi manajerial dan sosial kultural. Ia pun kemudian menjelaskan apa yang dimaksud kompetensi manajerial. Kata dia, kompetensi manajerial ini mencakup integritas, kemampuan bekerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, mengembangkan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan.

"Sedangkan, kompetensi sosial kultural diterapkan dengan peranan PPT sebagai agen perekat NKRI, pemersatu bangsa, yang siap mutasi lintas instansi," ujarnya.

Ditambahkannya, selain menguasai kompetensi ASN, khususnya kompetensi manajerial dan sosial kultural, para PPT juga harus menunjukkan aspek potensi yang representatif terhadap posisinya. Hal ini seperti yang diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 3 Tahun2020 tentang Manajemen Talenta ASN. Aspek potensi tersebut mencakup kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis dan strategis, kemampuan menyelesaikan permasalahan, kecerdasan emosional,kemampuan belajar cepat, mengembangkan diri serta bisa memotivasi dan punya komitmen kuat.

"Atribut kepribadian tersebut sangat diperlukan bagi PPT, agar mampu menerjemahkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan menghubungkannya dengan strategi dan kinerja instansi," kata mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Kesemuanya ini, kata dia, menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan multidimensi yang memerlukan serangkaian keunggulan karakter. Sehingga seorang PPT bisa terus maju mengakselerasi performa organisasi yang dipimpinnya dengan baik, diatas ekspektasi.

"Penyelenggaraan PPRA dan PPSA yang diselenggarakan oleh Lemhannasmemiliki peran penting dalam mewujudkan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, profesional, efektif dan efisien dalam pelayanan publik," ujarnya.

Menteri Tjahjo pun berharap, dari program ini dapat terbentuk pemimpin di tingkat nasional yang berjiwa besar, mampu menerima saran kritik dari berbagai pihak, mampu memahamipersoalan, memberikan evaluasi atas suatu keadaan, memberikan orientasi pasti bagi seluruh komponen organisasi, serta mampu merangkul semua unsurkebangsaan dan mempunyai prinsip dan ketegasan dalam mengambil sebuah keputusan.

"Karena bagaimana pun pemimpin haruslah menciptakan iklim yang kondusif bagi lahirnya kreativitas dan inovasi di berbagai sendi kehidupan. Pemimpin yang berkarakter menonjol positif memiliki kemampuan visioner yang komprehensif terhadap pola-pola yang mencolok di tengah-tengah informasi yang chaos atau kacau dan membingungkan," katanya.