Pemkab Sumenep Anggarkan Rp3,5 Miliar untuk Program RTLH

Sumenep - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,5 miliar untuk membantu perbaikan rumah warga miskin dan kurang mampu melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan program itu merupakan lanjutan dari 2024 dan sebagai bentuk komitmen Pemkab Sumenep dalam berupaya mengentas kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Anggaran sebesar Rp3,5 miliar ini untuk memperbaiki sebanyak 150 unit rumah," katanya di Sumenep, Jawa Timur, Jumat.

Saat ini, tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dari Perumahan Rakyat Pemkab Sumenep sedang melakukan verifikasi terkait kelayakan penerima bantuan.

Ia menjelaskan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi bagi warga yang mengajukan bantuan RTLH tersebut, di antaranya memiliki rumah yang tidak layak huni, lalu memiliki tanah yang sah, berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), dan memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Berikutnya, calon penerima bantuan tidak terdaftar dalam Sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR), tidak sedang menerima bantuan RTLH dalam waktu tertentu, dan jenis kerusakan rumah calon penerima bantuan bukan karena bencana alam.

"Ketentuan-ketentuan ini yang menjadi penilaian tim dalam menentukan layak atau tidak mereka menerima bantuan," kata bupati.

Selain itu, ada beberapa persyaratan lain yang perlu diperhatikan, seperti surat keterangan dari kepala desa, foto kopi KTP elektronik dan kartu keluarga (KK) calon penerima bantuan, lalu foto bangunan rumah, serta surat keterangan status kepemilikan tanah.

"Surat keterangan tidak berstatus PNS/TNI/Polri/pensiunan/pegawai BUMN/perangkat desa, juga menjadi prasyarat di program bantuan RTLH ini," katanya.

Sementara itu, program bantuan RTLH di kabupaten paling timur di Pulau Madura pada 2025 ini lebih sedikit dibanding 2024.

Pada 2024, program bantuan perbaikan rumah bagi warga miskin dan kurang mampu itu sebanyak sebanyak 152 unit.*