Pemilu di Jakarta Akan Damai

Analisa berbeda diungkapkan Direktur Rumah Bebas Konflik Pemilu (RUBIK), Abdul Ghofur. Dia mengatakan, konflik elektoral yaitu pertentangan, perseteruan, atau sengketa yang terjadi antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya dalam suatu perebutan kekuasaan melalui proses pemilihan atau penyelenggaraan Pemilu rentan terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

"DKI Jakarta adalah episentrum konflik elektoral pasca pemungutan suara Pilpres 2019. Secara empirik sangat logis, karena kompetisi elektoral di Jakarta antar kedua Paslon sangat ketat," katanya.

Ghofur menambahkan, faktor selanjutnya adalah Jakarta sebagai barometer politik nasional yang mempengaruhi daerah lain, karena ibukota merupakan miniatur dari Indonesia, yaitu kota dengan segi etnis, ras, dan agama yang beragam, serta menjadi pusat politik, ekonomin dan kekuasaan negara.

Faktor yang ketiga, lanjut dia, polarisasi politik dimulai di Jakarta, baik politik identitas, etnisitas, maupun rasial, yang dapat dilihat ketika Pilkada DKI 2017 menjadi sejarah mobilisasi massa yang tinggi.

"Dan yang keempat, konsentrasi elite pendukung Paslon dan elite politik di Jakarta, maka saya beranggapan bila Jakarta aman dan bebas konflik, maka kemungkinan Pilpres di daerah lain aman. Dan itu menjadi perhatian kita semua," imbuh Dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta tersebut.
Halaman Selanjutnya....