Pemilu di Jakarta Akan Damai

Jakarta menjadi barometer, bila Pilpres di Jakarta aman dan bebas konflik maka pencoblosan di daerah lain akan kondusif.

JAKARTA - Peneliti senior LIPI, Siti Zuhro, mengatakan, meskipun masyarakat Jakarta beragam suku, etnis, dan agama, namun pada taraf tertentu akan colling down terhadap konflik dan pertentangan.

"Jangan sampai potensi konfliknya menguat, yang harusnya dipampang adalah prediksi pasca pemilu itu damai" katanya ketika menjadi pembicara dalam diskusi di Kantor Bawaslu Jakarta, Kamis (11/4).

Kendati demikian, Siti Zuhro mengimbau masyarakat tetap harus waspada mengenai adanya potensi konflik, khususnya proxywar atau perang di dunia maya yang dapat menghancurkan kedamaian dan kerukunan masyarakat Indonesia.

"Ini yang harus kita waspadai, proxywar. Di dunia nyata masyarakat kita dapat rukun, dan saya yakin masyarakat Jakarta akan membawa Pemilu yang damai," pungkasnya.

Analisa berbeda diungkapkan Direktur Rumah Bebas Konflik Pemilu (RUBIK), Abdul Ghofur. Dia mengatakan, konflik elektoral yaitu pertentangan, perseteruan, atau sengketa yang terjadi antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya dalam suatu perebutan kekuasaan melalui proses pemilihan atau penyelenggaraan Pemilu rentan terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

"DKI Jakarta adalah episentrum konflik elektoral pasca pemungutan suara Pilpres 2019. Secara empirik sangat logis, karena kompetisi elektoral di Jakarta antar kedua Paslon sangat ketat," katanya.

Ghofur menambahkan, faktor selanjutnya adalah Jakarta sebagai barometer politik nasional yang mempengaruhi daerah lain, karena ibukota merupakan miniatur dari Indonesia, yaitu kota dengan segi etnis, ras, dan agama yang beragam, serta menjadi pusat politik, ekonomin dan kekuasaan negara.

Faktor yang ketiga, lanjut dia, polarisasi politik dimulai di Jakarta, baik politik identitas, etnisitas, maupun rasial, yang dapat dilihat ketika Pilkada DKI 2017 menjadi sejarah mobilisasi massa yang tinggi.

"Dan yang keempat, konsentrasi elite pendukung Paslon dan elite politik di Jakarta, maka saya beranggapan bila Jakarta aman dan bebas konflik, maka kemungkinan Pilpres di daerah lain aman. Dan itu menjadi perhatian kita semua," imbuh Dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta tersebut.

Konflik Elektoral Senada dengan Ghofur, Peneliti Senior Populi Center, Afrimadona, mengatakan bahwa potensi terjadinya konflik elektoral cukup terbuka lebar.

Hal ini bisa dilihat dari ketatnya kompetisi elektoral diantara kedua Paslon, yang berbanding lurus dengan jumlah massa pendukung yang berimbang, serta kedua kubu sama-sama over-confident bahwa Paslonnya yang akan memenangkan Pilpres.

"Logikanya, ketika kompetisi itu sangat ketat sekali, perimbangan kekuatan sama, kedua kelompok itu kabur dalam melihat, keduanya ekspektasi untuk menang," ujarnya.

Sebelumnya Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Artal Reswan W Soewardjo mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 17 April 2019. Reswan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait pelaksaan pemilu tersebut.

"Kami sudah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah di Jakarta terkait pelaksanaan pemilu, kami juga sudah berkoordinasi dengan Polda Metro terkait keamanan saat pemilu," kata Reswan.

Dari data di website KPU, pada 2019 DKI Jakarta memiliki pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 7.211.891 orang, dengan rincian 3.596.640 pemilih laki-laki dan 3.615.251 pemilih perempuan. tri/AR-3