Pemerintah Telah Susun Strategi Pengurangan Kemiskinan

Harry menjelaskan capaian ini, menurut BPS, disebabkan bansos tunai yang meningkat 87,6 persen. Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak enam juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan meningkat hingga 10 juta KPM tahun 2018. Pada tahap I bulan Februari dan tahap II bulan Mei telah disalurkan tepat waktu sebanyak 98,7 persen dan penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018 sekitar 95 persen telah dilaksanakan sesuai jadwal.

Menurut Harry, salah satu program prioritas nasional untuk penanganan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Ada lima tujuan PKH yaitu meningkatkan taraf hidup KPM, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

Pada era pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014, cakupan jumlah KPM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2015 menyasar 3,5 juta KPM kemudian cakupan diperluas pada 2016 menjadi enam juta KPM dan tahun 2018 meningkat signifikan menjadi 10 juta KPM.

"Tahun 2014 anggaran bansos PKH sebesar 5,6 triliun rupiah. Presiden Jokowi menjadikan PKH sebagai program prioritas nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan sehingga anggaran bansos PKH meningkat tajam pada tahun 2018 menjadi 19,4 triliun rupiah," papar Harry.

Ia menyebutkan Kebijakan Fiskal merilis efektivitas bansos pada tahun 2014-2015 bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai paling efektif dalam menurunkan gini ratio (-0,04) dan penurunan angka kemiskinan (-0,15).
Halaman Selanjutnya....