Pemerintah Siapkan Payung Hukum untuk Pacu Belanja Produk Nasional

JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan payung hukum baru untuk mendukung implementasi aksi afirmasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) berupa RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Payung hukum yang akan disahkan itu diharapkan menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi.

"Mari bersama-sama kita realisasikan seluruh komitmen pada aksi afirmasi ini untuk mencapai dampak ekonomi di kisaran 1,5 - 1,7 persen, dengan penyerapan sampai 2 juta tenaga kerja," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam Business Matching Tahap IV Belanja PDN, sebagaimana keterangan di Jakarta, pekan lalu.

Seperti dikutip dari Antara, Luhut menyampaikan apresiasi atas pencapaian terget belanja PDN dan adanya pencapaian yang sudah melebihi target terkait produk yang sudah tayang dalam e-katalog. Realisasi belanja PDN per 5 Oktober 2022 telah mencapai 487 triliun rupiah, melewati target 400 triliun rupiah yang dicanangkan.

"Di awal belanja PDN kita targetkan sebesar 400 triliun rupiah, namun saat ini sudah terealisasi 487 triliun rupiah dari komitmen 950 triliun rupiah," ujarnya.

Berdasarkan Data LKPP
Halaman Selanjutnya....