Pemerintah Siapkan Payung Hukum untuk Pacu Belanja Produk Nasional

JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan payung hukum baru untuk mendukung implementasi aksi afirmasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) berupa RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Payung hukum yang akan disahkan itu diharapkan menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi.

"Mari bersama-sama kita realisasikan seluruh komitmen pada aksi afirmasi ini untuk mencapai dampak ekonomi di kisaran 1,5 - 1,7 persen, dengan penyerapan sampai 2 juta tenaga kerja," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam Business Matching Tahap IV Belanja PDN, sebagaimana keterangan di Jakarta, pekan lalu.

Seperti dikutip dari Antara, Luhut menyampaikan apresiasi atas pencapaian terget belanja PDN dan adanya pencapaian yang sudah melebihi target terkait produk yang sudah tayang dalam e-katalog. Realisasi belanja PDN per 5 Oktober 2022 telah mencapai 487 triliun rupiah, melewati target 400 triliun rupiah yang dicanangkan.

"Di awal belanja PDN kita targetkan sebesar 400 triliun rupiah, namun saat ini sudah terealisasi 487 triliun rupiah dari komitmen 950 triliun rupiah," ujarnya.

Berdasarkan Data LKPP

Ada pun hingga 2 Oktober 2022, berdasarkan data LKPP, total ada 1,34 juta produk yang tayang di katalog elektronik dengan rincian 811.466 produk di e-katalog nasional, 189.935 produk di e-katalog sektoral, dan 338,561 produk di e-katalog lokal.

Produk tersebut disediakan oleh 29.953 penyedia yang secara rinci terdiri dari 19.393 UMK, 2.030 usaha menengah, 8.285 non-UMKM, dan 245 penyedia tidak terdefinisi.

"Untuk pencapaian 1,3 juta produk tayang di e-katalog, melebihi target dari Presiden sebanyak 1 juta produk. Saya optimistis dengan tren seperti ini, hingga akhir tahun dapat lebih dari 1,5 juta produk, terutama produk UMK dan koperasi," katanya.

Lebih lanjut, gerakan aksi afirmasi PDN yang sedang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu terobosan yang baik. Inovasi melalui digitalisasi dan konsolidasi belanja melalui e-katalog telah mendukung efisiensi belanja yang dapat menurunkan korupsi dan biaya transaksi.