Pemerintah Lebih Berpihak ke Petani di Luar Negeri

JAKARTA - Pemerintah dinilai lebih berpihak ke petani di luar negeri dengan rela membayar berapa pun harga pangan impor, ketimbang membeli gabah petani dengan harga yang wajar dan sedikit menguntungkan petani dalam negeri.

Bahkan, pemerintah ditengarai menggunakan strategi impor beras menjelang musim panen, sehingga semakin menekan harga gabah di tingkat petani yang harganya sempat naik dan memberi sedikit harapan bagi petani.

Kebijakan impor beras menjelang musim panen tersebut patut diduga kebijakan ditunggangi kepentingan para pencari rente (rent seeking) yang memang targetnya ingin membuat petani merugi dan frustasi, sehingga semua bahan pangan dipenuhi dengan impor. Dengan demikian, bisnis calo pangan yang selama ini menguntungkan mereka tetap langgeng.

Hal itu mengacu pada pernyataan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, yang pada Senin (18/3) kembali menyampaikan bahwa pemerintah akan mengimpor 22.500 ton beras dari Kamboja. Impor tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445 H, selain mengandalkan produksi dalam negeri.

"Kami mengutamakan produksi dalam negeri, hanya untuk Bulog ketersediaan hari ini, memang pengadaan dari luar negeri. Dari Kamboja 22.500 ton," kata Arief.
Halaman Selanjutnya....