Pemerintah Kota Jadi Ujung Tombak Tuntaskan Masalah Sampah

JAKARTA - Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Bagong Suyoto mengatakan, pemerintah kabupaten/kota harus menjadi ujung tombak penuntasan persoalan sampah di Indonesia. Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021 menjadi momentum untuk menutaskan sampah.

"Kita masih punya pekerjaan rumah yang harus ditangani secara kolaboratif, antar pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan. Semua bertanggung jawab terhadap sampahnya," ujar Bagong, dalam pernyataan tertulis yang diterima Koran Jakarta, Kamis (18/2).

Menurut Bagong, untuk mengatasi persoalan tata kelola sampah di Indonesia, arus kembali pada Undang-Undang No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Rangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, dan Keppres No. 97/2019 tentang Jakstranas, terutama tentang target pengurangan sampah 30 persen dan penanganan sampah 70 persen, pada tahun 2025.

Sehingga, kata Sekretaris Jenderal Perkumpulan Gerakan Aksi Persampahan Indonesia (GAPINDO) ini, menyelesaikan persoalan sampah baik yang dikelola resmi oleh pemerintah dan swasta namun tak memadai serta pembuangan sampah liar atau TPA liar harus melihat kembali sejumlah pasal, seperti Pasal 12, 13, 14, 15, 44 dan 45 UUPS.

Bagon menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berkolaborasi dengan berbagai stakeholders. Namun, hasilnya belum memuaskan. Karena secara teknis pengurangan dan penanganan sampah berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. KLHK berwenang menyediakan kebijakan dan panduan secara nasional.
Halaman Selanjutnya....