Pemerintah Jelaskan KUHP Baru kepada AICC

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly menjelaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru kepada American Indonesian Chamber of Commerce (AICC).

"Setelah 77 tahun Indonesia merdeka, kita dapat mengadopsi KUHP sendiri dimana prosesnya sudah berlangsung sejak tahun 1963," kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada pertemuan American Indonesian Chamber of Commerce (AICC) secara virtual di Jakarta di Jakarta, Jumat (13/1).

Pertama, Yasonna menjelaskan tentang hukuman mati. KUHP yang baru memiliki pendekatan baru sebagai kompromi antara kelompok retensionis dan kaum abolisionis dalam menjatuhkan pidana mati.

Dalam KUHP yang baru, pidana mati merupakan pidana alternatif dengan masa percobaan 10 tahun yang dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup, atau pidana tetap berdasarkan penilaian objektif atas perilaku baik narapidana.

Selanjutnya, Yasonna meluruskan persepsi terkait kebebasan berekspresi. KUHP baru dengan jelas membedakan antara kritik dan penghinaan. Melakukan kritik yang berlandaskan atas kepentingan umum bukan kejahatan, namun penghinaan yang terhadap siapa pun adalah kejahatan rasial yang dapat dilaporkan individu yang diserang.
Halaman Selanjutnya....