Pemerintah Jangan Pasif dalam Transisi Energi

» Jepang ingin membantu merealisasikan target transisi energi melalui kerangka Asia Energy Transition Inisiative.

» Sesuai kesepakatan Paris, negara maju wajib memberi bantuan kepada negara berkembang.

JAKARTA - Program transisi energi di Indonesia perlu mendapatkan dukungan mitra internasional agar bisa mencapai target netralitas karbon pada 2060. Menyadari pentingnya dukungan internasional itu, pemerintah pun berupaya mengundang investor untuk berpartisipasi.

Hal itu dikemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, setelah menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang, pada Senin (10/1). Kerja sama tersebut untuk memfasilitasi kerja sama energi antara kedua pihak dalam merealisasikan program transisi energi.

Penandatanganan kerja sama dilakukan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, bersama Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Hagiuda Koichi.

"Ini tentu saja upaya yang luar biasa dari pihak Jepang," kata Arifin.

Beberapa perangkat kebijakan yang disiapkan, jelas Arifin, dengan memberikan kemudahan berbisnis dan menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri ESDM terkait tarif energi baru terbarukan (EBT).

Sektor energi, lanjutnya, dipastikan akan menghadapi tantangan besar di masa depan karena ada kecenderungan peningkatan kebergantungan energi fosil. Ia pun berharap kerja sama bilateral mampu menjadi proses alih teknologi demi mewujudkan percepatan transisi energi.

"Indonesia dan Jepang bisa mengembangkan bersama-sama teknologi carbon capture, utilization, and storage (CCUS) dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia," kata Arifin.

Sementara itu, Menteri Ekonomi, Perdangangan, dan Industri (METI) Jepang, Hagiuda Koichi, menyambut baik kerja sama guna membantu mempercepat pencapaian proses transisi energi di Indonesia.

"Jepang ingin membantu merealisasikan target tersebut melalui kerangka Asia Energy Transition Inisiative," kata Haguida.

Dalam MoC disepakati menyusun peta jalan transisi energi menuju emisi bersih sesuai target nasional masing-masing, pengembangan dan penyebaran teknologi yang berkontribusi pada transisi energi yang realistis.

"Dengan senang hati saya sampaikan bahwa Jepang telah menjadi mitra penting bagi perjalanan Indonesia menuju transisi energi. Dengan dukungan nyata, kami percaya untuk mencapai net zero emission 2060 dengan tetap menjaga keamanan, akses, dan keterjangkauan energi," kata Haguida.

Berbunga Rendah

Direktur Eksekutif Institute for Essential and Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan dukungan internasional utamanya diperlukan untuk alih teknologi energi bersih dan investasi pada sisi produksi teknologi guna mengakselerasi transisi energi.

Selain itu juga untuk pendanaan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan skema Energi Transisition Mechanism (ETM) yang menargetkan pensiun dini PLTU sebesar 9,2 GW dalam 10 tahun mendatang.

Selain itu, juga membutuhkan pembiayaan berbunga rendah atau low cost finance sehingga membuat harga pembangkit ET menjadi lebih kompetitif.

Dalam melakukan transisi energi, pemerintah, jelasnya, jangan bersikap pasif dan seharusnya bisa melakukan beberapa hal, yakni reformasi kebijakan yang bisa menarik investasi energi terbarukan lebih besar dan reformasi subsidi energi, pengalokasian subsidi energi untuk pendanaan dan pembentukan instrumen derisking pembangkit ET.

Pada kesempatan terpisah, Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmi Radi, mengatakan sesuai kesepakatan paris, semua negara berkewajiban memcapai zero carbon pada 2060.

"Kesepakatan itu juga mengharuskan negara maju memberikan bantuan kepada negara berkembang termasuk Indonesia berupa teknologi, financial dan pengembangan kapasitas," katanya.

Dalam realisasinya, kata Fahmi, negara-negara maju tidak mudah merealisasikan bantuan tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengatakan dalam dua tahun terakhir wacana masuk ke transisi energi sudah berulang kali dibahas di tataran global baik di KTT G20 di Italia maupun dalam konferensi iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia.

"Tahun lalu sudah masuk tema ini, tapi belum ketemu jurusnya, skemanya seperti apa. Tahun ini dibicarakan lagi dan skemanya juga belum ketemu, dijanjikan 100 miliar dollar AS, tapi keluarnya dari mana juga belum ketemu," kata Jokowi.