Pemerintah Jangan Ceroboh Beri Penyertaan Modal

JAKARTA - Pemerintah diminta agar tidak ceroboh mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Permintaan itu disampaikan mengingat PMN selama ini terbukti tidak efektif menyehatkan perusahaan penerima, malah dana PMN jadi bancakan baik saat pembahasan perizinan di DPR maupun saat dikelola oleh direksi perusahaan.

Seperti diketahui, Kementerian BUMN kembali mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan PMN sebesar 57,96 triliun rupiah tahun depan atau lebih tinggi dari tahun ini yang tercatat sebesar 47 triliun rupiah.

Kepala Center Food, Energy, and Sustainable Development, Indef, Abrar P.G Talattov, dalam diskusi bertajuk "Perlukah PMN 57 Triliun Rupiah" mengingatkan pemerintah agar pemberian PMN harus benar-benar selektif dan akurat. Terlebih, melihat manajemen di internal BUMN saat ini yang bermasalah.

"PMN yang diberikan diharapkan kembali dalam bentuk dividen, tetapi justru menguap begitu saja karena pengelolaan internal BUMN yang buruk," kata Abrar di Jakarta, Selasa (13/6)

Selama ini, suntikan modal ke BUMN melalui PMN selalu tidak berbekas, karena penanganan kerugian di BUMN belum tertangani dengan baik karena persoalan tata kelola.
Halaman Selanjutnya....