Pemerintah Jangan Ceroboh Beri Penyertaan Modal

Peneliti Center Industry, Trade and Investment, INDEF, Ariyo DP Irhamna, juga meminta BUMN lebih selektif menjalankan usahanya supaya tidak merugi dan pada akhirnya akan minta PMN lagi yang membebani APBN.

Konversi Jadi Modal

Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Surabaya, Leo Herlambang, mengatakan PMN seharusnya hanya diperuntukkan bagi BUMN yang kondisi keuangannya prima, bukan yang merugi.

"Ini tidak perlu diambil dari APBN, tapi bisa dari keuntungan perusahaan yang bersangkutan. Dividennya tidak perlu dibayarkan ke pemerintah, tapi dikonversi menjadi setoran modal BUMN tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir saya lihat dividend payout ratio-nya terus naik. Artinya, pemegang saham yaitu pemerintah sedang membutuhkan uang," kata Leo.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan PMN harus selektif terutama dengan melihat proyeknya. Negara juga harus berpikir ulang jika memberikan PMN pada BUMN yang kinerjanya buruk. Banyak BUMN yang pimpinannya terlibat korupsi, kesalahan manajamen, dan terakhir diduga melakukan manipulasi laporan keuangan.
Halaman Selanjutnya....