Pemerintah Harus Waspadai Perkembangan AI

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk semakin waspada dengan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Jika tidak waspada dan hati-hati dalam menyikapinya, manusia akan tergilas oleh teknologi modern ini dan mengancam ratusan juta penduduk Indonesia.

"Pemerintah perlu segera mengeluarkan regulasi untuk mengatur AI dalam bentuk UU. Regulasi yang ada dalam UU perlindungan data pribadi belum cukup mengawasi dan mengatur AI," kata Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudisthira, pada Koran Jakarta, Minggu (24/9).

Bhima mengingatkan kehadiran AI juga mengancam sumber penghasilan banyak orang dan tentunya implikasi lanjutannya ialah pengangguran dan kemiskinan. Karena itu, sebelum terlambat maka regulasi harus dibuat duluan sebelum teknologi masuk. Hal tersebut berkaca dari pengalaman selama ini yang mana regulasi selalu kalah cepat dari kemajuan, akhirnya kewalahan mengaturnya.

Sebenarnya, terang Bhima, sudah mulai ramai di negara lain membahas regulasi yang menaungi AI, termasuk pengawasan terhadap hak kekayaan intelektual yang bisa diolah AI tanpa mencantumkan sumber aslinya.

"AI ini kan mengolah dari jutaan sumber misalnya karya ilmiah, karya jurnalistik hingga karya seni. Kemudian, ketika diolah AI tidak jelas soal royalti dan kepemilikan materinya," papar Bhima.

Ahli Teknologi Informasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Widyawan, mengatakan memang sangat penting bagi para pemimpin dunia untuk rutin bertemu khusus membahas perkembangan AI. Sebab, pada dasarnya teknologi AI berbeda dengan teknologi lain sehingga tidak bisa diserahkan pada pasar bebas.

"Kuncinya para pemimpin dunia harus memahami teknologi AI. Karena mirip otak kita, pemrosesan data di dalam machine learning itu sesungguhnya memang black box, tidak sepenuhnya akan bisa kita fahami, sehingga tidak bisa diserahkan begitu saja kepada pasar demi kepentingan komersial semata," kata Widyawan.

Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Inggris, Oliver Dowden, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB memperingatkan kepada para pemimpin dunia bahwa manusia bisa kehilangan kendali atas mesin kecerdasan buatan.

Dikutip dari Flipboard, ia menjelaskan KTT Inggris mengenai AI akan membahas perlindungan "masa depan umat manusia" dengan melawan risiko "kehilangan kendali atas mesin", yang menguraikan peluang dan bahaya AI.

Dowden mengatakan tingkat kemajuan harian yang dicapai teknologi ini mengharuskan negara-negara untuk bertemu secara rutin. "Untuk membahas pagar pembatas yang diperlukan," ujar Dowden, yang memaparkan prospek masa depan suram jika pengembangan AI tidak terkendali.

"Regulasi global tertinggal dari kemajuan yang ada saat ini," ungkapnya memberi alasan.

Dowden menjelaskan lewat pidato itu ia tidak men geklaim diri sebagai seorang pakar AI, namun dia yakin para pembuat kebijakan di berbagai belahan dunia telah mengabaikan kekhawatiran masyarakat global soal risiko jika AI lepas kendali.

"Revolusi AI akan menjadi ujian berat dalam sistem multilateral. Ini akan menunjukkan bagaimana itu (AI) dapat bekerja sama dalam menentukan nasib umat manusia," katanya.

Dia menegaskan masa depan manusia dan planet Bumi akan ditentukan oleh apa yang yang dapat dilakukan oleh manusia. "Itu adalah tantangan dan kesempatan sesungguhnya bagi PBB (untuk melakukan sesuatu)," pungkasnya.