Pemerintah Fokus Garap Industri Halal

JAKARTA - Pemerintah ingin fokus menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, yang tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri, tetapi juga ekspor. Hal tersebut dinilai sejalan dengan upaya percepatan implementasi UU Cipta Kerja, guna mendorong investasi dan iklim usaha yang kondusif.

"Hari ini (11/5), ada rapat koordinasi antarmenko dan kementerian terkait, untuk mendorong percepatan pengembangan industri halal dan produk halal," ujar Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam keterangan melalui video di Jakarta, Selasa (11/5).

Wapres memimpin langsung rapat koordinasi antarkementerian dengan agenda membahas kawasan industri halal (KIH) dan sertifikat halal.

Wapres mengungkapkan terdapat dua hal yang menjadi fokus pertemuan itu yakni mempercepat perkembangan kawasan industri halal agar insentif dapat diberikan sebagaimana kawasan ekonomi klhusus dan layanan satu atap.

Kedua, percepatan dalam rangka sertifikasi halal, yang memerlukan waktu sampai 97 hari, kini harus dipercepat dengan 21 hari saja, melalui sistem yang disiapkan sedemikian rupa agar pola pelayanan menjadi cepat dan koordinasi berjalan baik.

"Yang juga menjadi perhatian yaitu sertifikasi halal yang sekarang dalam proses penetapan dari Peraturan Menteri Keuangan. Untuk UMKM, seperti sudah sering dinyatakan akan dikenakan nol persen dan untuk produk yang menggunakan bahan baku halal. Kemudian juga nanti yang sifatnya reguler diperkirakan 300.000 rupiah sampai 5 juta rupiah," ujar Wapres.

Wapres mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 15-17 unit UMKM dapat disertifikasi setiap tahun. "Ini kira-kira hal-hal yang kita bicarakan hari ini dan karena ini menjadi komitmen pemerintah maka segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan baik dan segera dieksekusi. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan," jelas Wapres.

Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya adanya industri halal yang sudah berjalan dengan nilai mencapai 3 miliar dollar AS atau setara 42,56 triliun rupiah (kurs 14.186,45 rupiah/ dollar AS) pada 2020.

Klaster Terintegrasi

Pada kesempatan lain, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Halal Modern Valley di Kawasan Industri Modern Cikande, akan menjadi klaster industri halal terintegrasi pertama dan terbesar se-Indonesia dengan luas mencapai 500 hektare (ha).

"Berdasarkan masterplan, KIH akan dikembangkan menjadi klaster industri halal sebagai ekosistem halal dari hulu sampai hilir, termasuk sistem logistiknya dengan harapan menjadi hub halal internasional di Indonesia," ujar Menperin melalui keterangan tertulis, kemarin.

KIH Cikande merupakan area yang didesain dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang memproduksi produk halal sesuai prinsip syariah. Fasilitas pendukung yang telah ada dan akan tersedia di KIH Modern Cikande antara lain proses yang terintegrasi berserta fasilitas pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, politeknik teknologi pangan, sistem manajemen mutu halal, lembaga pembiayaan syariah, serta pelabuhan. Selain itu, juga akan tersedia fasilitas kepabeanan.

Menperin menuturkan, rencananya pembangunan KIH yang dikelola oleh PT Modern Industrial Estate tersebut akan berjalan dalam jangka waktu lima tahun dengan tiga tahapan. "Tahap pertama akan dibangun pada lahan seluas 150 ha, tahap kedua seluas 150 ha, dan tahap ketiga seluas 200 ha," ujar Menperin.