Pemerintah Fokus Bantu "Fintech"

Menurut dia, salah satu implementasi yang cukup sulit dari regulasi tersebut adalah perolehan data valid ke Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mencegah penipuan dari konsumen. "Terkait verifikasi identitas, penting untuk mencegah fraud, sudah ada aturan soal knowing your customer untuk biometrik di OJK atau BI," katanya.

Jika akses ke Dukcapil ini lancar, Aji menyakini analisis terhadap konsumen akan lebih valid sehingga persentase kredit bermasalah (NPL) dapat ditekan. Sementara itu, terkait perolehan ISO 27001, OJK juga mengakui pentingnya perolehan sertifikat keandalan sistem elektronik sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Namun, pengajuan sertifikat tersebut bisa membutuhkan waktu selama empat hingga enam bulan dan membuat izin penuh bagi penyelenggaran tekfin tidak kunjung keluar. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan fintech memiliki potensi untuk menyumbang 15 persen dari total angka ideal pertumbuhan pembiayaan nasional guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen.

Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Onny Widjanarko, di Jakarta, kemarin, menjelaskan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,0 persen, dibutuhkan pertumbuhan kredit dari industri jasa keuangan sebesar 16 persen per tahun.

Saat ini, industri jasa keuangan konvensional sebelum kehadiran fintech baru bisa mencatatkan pertumbuhan pembiayaan 13 persen.
Halaman Selanjutnya....