Pemerintah Fokus Bantu "Fintech"

Jakarta - Pemerintah akan membantu pengembangan sektor keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech) yang masih terhambat perolehan izin maupun rintangan lain yang membuat industri baru ini sulit berkembang.

Menurut pemerintah, perhatian ini diberikan karena teknologi finansial atau tekfin, tidak hanya telah memberikan kontribusi ke perekonomian, namun juga kemampuan untuk mendorong inklusi keuangan. "Kami selalu melihat apa ada regulasi yang selama ini menghambat.

Misalnya ada seperti itu, kami pasti akan membantu," kata Sekretaris Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eny Widiyanti, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, akhir pekan lalu. Untuk itu, Eny mengatakan DNKI akan ikut mengupayakan simplifikasi peraturan mengenai sertifikat keandalan sistem elektronik atau ISO 27001 serta akses data di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri agar industri tekfin makin berkembang.

"Mereka belum bisa mengakses ke data Dukcapil, kami juga akan membantu ke sana," tambahnya. Terkait manfaat industri fintech yang berbasis simpan pinjam (peer-to-peer lending/ P2P) untuk program inklusi keuangan, Eny mengatakan hal tersebut telah terlihat dari realisasi tingkat penyaluran dana dari industri ini kepada sektor riil.

Hingga Juni 2018, penyaluran kredit lewat fintech lending mencapai 7,64 triliun rupiah atau tumbuh pesat dibandingkan nilai penyaluran pada Desember 2016 sebesar 200 miliar rupiah. Dari jumlah itu, sekitar 70 persen di antaranya atau 5,35 triliun rupiah mengalir ke pedagang eceran.
Halaman Selanjutnya....