![Pemerintah Dorong Digitalisasi Pelayanan Publik](https://koran-jakarta.com/images/article/pemerintah-dorong-digitalisasi-pelayanan-publik-230205210021.jpeg)
Pemerintah Dorong Digitalisasi Pelayanan Publik
![Pemerintah Dorong Digitalisasi Pelayanan Publik](https://koran-jakarta.com/images/article/pemerintah-dorong-digitalisasi-pelayanan-publik-230205210021.jpeg)
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin
"(Paling turun) Di sisi mana? Jadi, kami bertekad untuk meminimalkan korupsi bagaimana. Kami berharap penindakan lebih kecil karena sudah (diperbaiki) hulunya. Hulu itu dari pendidikan dan pencegahan yang lebih taat," ujar Wapres Ma'ruf Amin.
Di Posisi 110
Sebelumnya, berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), Corruption Perception Index atau IPK Indonesia Tahun 2022 melorot 4 poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada 2021, atau berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei. Di 2021, skor IPK Indonesia adalah 38 dengan peringkat 96.
IPK mengacu pada delapan sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Skor 0 berarti sangat korup dan skor 100 berarti sangat bersih.
Di ASEAN, Singapura menjadi negara yang dinilai paling tidak korup dengan skor 83, kemudian diikuti Malaysia dengan skor 47, Timor Leste mendapat skor 42, Vietnam meraih skor 42, Thailand memperoleh skor 36, Indonesia dengan skor 34, Filipina meraih skor 33, Laos dengan skor 31, Kamboja mencapai skor 24, serta Myanmar memperoleh skor 23.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Komentar
()Muat lainnya