Pemerintah Dorong Digitalisasi Pelayanan Publik

YOGYAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan Pemerintah tetap berkomitmen memberantas korupsi meski Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2022 menunjukkan penurunan sebanyak 4 poin. Langkah yang dilakukan mendirikan mal pelayanan publik dan digitalisasi.

"Memang biasa itu, kadang turun, naik, tapi yang jelas Pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi," kata Ma'ruf Amin di Istana Kepresidenan Yogyakarta, akhir pekan kemarin.

Ma'ruf Amin menambahkan Pemerintah akan mengkaji penyebab penurunan indeks tersebut. "Kami tentu akan teliti ya penurun persepsi korupsi, kami akan kita teliti, ya. KPK sendiri menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendidikan, kemudian juga pencegahan, dan penindakan. Ini secara simultan dilakukan, karena itu, kalau terjadi penurunan itu di mana?" katanya.

Pemerintah juga melakukan berbagai upaya pencegahan melalui pelayanan publik, katanya, seperti mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) guna melayani masyarakat secara cepat. "Melalui pelayanan yang digital, tanpa bertemu langsung, sehingga cepat, mudah, dan tidak ada celah melakukan pungli. Kemudian, kami juga membuat semacam zona integritas di birokrasi, kemudian wilayah bebas korupsi. Jadi, itu semua dalam rangka meminimalkan korupsi," jelasnya.

Menurut dia, Pemerintah akan melakukan pembahasan untuk mengetahui komponen utama yang menurunkan IPK Indonesia Tahun 2022.
Halaman Selanjutnya....