![Pemerintah Dorong Dialog, Pelaku Pariwisata Labuan Bajo Diminta Jangan Mogok](https://koran-jakarta.com/images/article/pemerintah-dorong-dialog-pelaku-pariwisata-labuan-bajo-diminta-jangan-mogok-220802174859.jpg)
Pemerintah Dorong Dialog, Pelaku Pariwisata Labuan Bajo Diminta Jangan Mogok
![Pemerintah Dorong Dialog, Pelaku Pariwisata Labuan Bajo Diminta Jangan Mogok](https://koran-jakarta.com/images/article/pemerintah-dorong-dialog-pelaku-pariwisata-labuan-bajo-diminta-jangan-mogok-220802174859.jpg)
Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur.
JAKARTA - Pemerintah meminta seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dapat menahan diri dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan terkait pengembangan sektor parekraf dan diminta untuk tidak mogok.
Hal ini diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi isu mogok pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo terkait kenaikan harga masuk TN Komodo, khususnya di Pulau Komodo dan Pulau Padar, serta kawasan perairan sekitarnya.
"Terkait rencana mogok, saya mengimbau semua pelaku pariwisata ekonomi kreatif untuk menahan diri, tetap utamakan dialog secara transparan, terbuka, dengan hati yang sejuk dengan pikiran yang tenang. Mari sama-sama kita duduk bersama cari solusi, kita membuka ruang itu dan kita akan pastikan tidak akan ada efek-efek negatif," kata Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/9).
Selama ini, tambahnya, pihaknya secara aktif membuka dialog dan menampung aspirasi dari seluruh pelaku parekraf di Labuan Bajo. Menurutnya peluang diskusi, mencari solusi bagi para pelaku parekraf dan itu sudah dipimpin langsung oleh putra Labuan Bajo yang bertugas di kemenparekraf yaitu Bapak Vinsensius Jemadu selaku Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dan juga Dirut dari Badan Pengelola Otorita Labuan Bajo Flores Shana Fatina.
Sandiaga pun memastikan semua aspirasi dan masukan dari masyarakat ditampung dan dibawa ke dalam forum lintas kementerian/ lembaga. Baik dengan Kementerian LHK, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga ke forum yang lebih tinggi.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Muchamad Ismail
Komentar
()Muat lainnya