Pemerintah Dinilai Responsif Cegah Gelombang Ketiga

JAKARTA - Langkah-langkah pemerintah dinilai telah responsif cegah gelombang III Covid 19. Penilaian ini datang dari ahli epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Iwan Ariawan,di Jakarta, Minggu (26/9).

Iwan Ariawan menyebutkan, pemerintah membuat beberapa kebijakan seperti memperketat akses masuk dari negara lain, mengakselerasi vaksinasi, dan meningkatkan layanan kesehatan. "Ini langkah yang sudah cukup responsif," kata Iwan Ariawan.

Menurut Iwan, potensi gelombang ketiga terjadi jika mobilitas tinggi saat liburan tidak diikuti dengan protokol kesehatan, 3T, dan cakupan vaksinasi yang luas. "Jika ada varian baru yang lebih menular, lebih tinggi lagi risikonya," ucapnya.

Iwan mengingatkan harus ada komunikasi yang baik tentang risiko tertular dan menularkan selama beraktivitas saat libur panjang akhir tahun. Sebab saat ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan masih kurang.

"Pembatasan pergerakan antarprovinsi dan masuk ke tempat-tempat umum dengan PeduliLindungi sangat penting," kata Iwan.

Ingatkan Pemerintah

Sementara itu, Ketua DPR, Puan Maharani, mengingatkan pemerintah jangan sampai ada warga yang tertinggal dalam program vaksinasi Covid-19. "Pemerintah harus jemput bola agar jangan sampai ada warga yang tertinggal divaksin karena keterbatasan," kata Puan saat memantau pelaksanaan vaksinasi di permukiman padat penduduk Jakarta Barat.

Ketua DPR mengunjungi vaksinasi 1.000 warga Tegal Alur, Kalideres. Dalam kunjungannya, Puan memantau mulai dari antrean calon penerima vaksin, ruang screening, sampai ke ruang penyuntikan yang menggunakan ruang-ruang kelas SMKN 72 Jakarta.

"Beberapa hari ini secara terus-menerus saya melakukan fungsi pengawasan DPR untuk memantau vaksinasi. Ini mulai dari Banten beberapa hari lalu bersama Presiden, Kapolri, dan Panglima TNI. Kemarin di Tambora dan sekarang di Tegal Alur," kata Puan.

Dalam kunjungan kali ini, Puan didampingi Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Hendro Pandowo, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka. Hadir Pula Wali Kota Jakarta Barat, Camat Kalideres dan Lurah Tegal Alur.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR itu menjelaskan, dia memilih permukiman padat penduduk untuk menjalankan mengawasi langsung vaksinasi dan penanganan Covid-19 wilayah tersebut. "Saya datang ke permukiman padat penduduk karena di sinilah persoalannya. Kalau permukiman tidak padat, lebih mudah mengaturnya. Tapi kalau padat lebih susah. Kita memang harus bersusah payah demi Jakarta, demi Indonesia keluar dari pandemi Covid-19," kata Puan.