Pemerintah Dinilai Belum Siap Laksanakan Zero ODOL 2023 

Menurutnya, penerapan Zero ODOL pada 2023 itu sangat berat untuk dilakukan. Oleh karenanya kebijakan ini kalau bisa ditunda pelaksanaannya di 2023 nanti. Selam penundaan itu bukan berarti pihanya tidak melakukan apa-apa.

"Kami akan melakukan pengaturan kendaraan, kemudian memodifikasi kendaraan kita agar bisa menyesuaikan ukurannya, menyesuaikan daya angkutnya dan sebagainya sesuai aturan," tukasnya.

Penanggap lainnya, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, juga meminta Kemenhub untuk mengkaji dan menunda pelaksanaan Zero ODOL ini hingga tahun 2025 mendatang. Bila diterapkan awal Januari 2023 kenaikan harga keramik tidak dapat dihindari, karena biaya transportasi menyumbang 25 persen dari harga keramik.

Anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Budi Saputra, menyampaikan mendukung kebijakan Zero ODOL ini. Ia mendukung, tetapi karena ada pandemi Covid-19 yang sangat memberatkan kami, kami butuh mempersiapkan diri lagi.

"Kami membutuhkan waktu untuk berbenah. Karena, salah satu dampak dari penerapan Zero ODOL ini adalah kami harus menambah jumlah armada itu sekitar 70.000 truk, di mana hal ini tentu membutuhkan sopir dan juga dana investasi yang cukup tinggi. Itu kita kalkulasi sekitar 33 triliun rupiah," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....