Pemerintah Dinilai Belum Siap Laksanakan Zero ODOL 2023 

JAKARTA - Kendaraan angkutan barang seringkali mengangkut barang dengan muatan melebihi kapasitas kendaraan. Kendaraan yang disebut dengan Over Dimension/Over Loading (ODOL) umumnya melebihi dari spesifikasi batas dimensi dan berat barang yang boleh dibawa

Hal ini terungkap dalam dalam sebuah webinar dengan topik "Pelaksanaan Zero ODOL 2023 Perlu Pertimbangkan Dampak Ekonomi dan Sosial?" yang diselenggarakan Orbit Indonesia di Jakarta, Kamis (15/12) meminta pengunduran pelaksanaanya..

Komisi V DPR , Kementerian Perindustrian (Kemenperin), para pelaku industri, dan para pengemudi truk meminta agar pelaksanaan Zero ODOL 2023 diundur. Mereka beralasan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum memiliki kesiapan, baik dari segi sarana dan prasarana untuk menopang pelaksanaan Zero ODOL tersebut.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra, Sudewo, yang menjadi salah satu pembicara dalam acara ini mengatakan pemerintah belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan Zero ODOL pada tahun 2023 mendatang. Menurutnya, hal itu terlihat dari masih banyaknya keberatan dari para stakeholder yang merasa belum siap untuk melaksanakan Zero ODOL pada 2023.

"Saya melihat Kemenhub belum melakukan survei yang mendetail terhadap dampak yang ditimbulkan Zero ODOL ini," ujarnya dia pada kesempatan tersebut.

Ia menilai Kemenhub sepertinya belum menghitung ulang berapa ongkos transportasi distribusi barang atau ongkos logistik yang harus dikeluarkan akibat dari kebijakan Zero ODOL ini. Kemenhub juga belum menghitung berapa banyak kendaraan yang bertambah,belum memperhitungkan kapasitas jalan yang ada apakah bisa menampung jumlah kendaraan yang semakin banyak akibat kebijakan Zero ODOL.

"Kalau ini tidak dilakukan, saya yakin pelaksanaan Zero ODOL pada 2023 nanti akan menimbulkan persoalan baru yang memaksa pemerintah untuk memperlebar jalan dengan konstruksi yang speknya angkutan barang. Ini biayanya tidak murah dan akan menambah pengeluaran APBN kita. Sementara, pos APBN kita saat ini tidak begitu bagus," ungkapnya.

Dari sisi ekonomi, dia juga belum melihat Kemenhub mempertimbangkan akan terjadinya kenaikan barang akibat kebijakan Zero ODOL yang diterapkan itu yang secara otomatis akan menaikkan angka inflasi.

"Jangan sampai dengan niat baik Zero ODOL yang bertujuan untuk mengurangi resiko kemacetan lalu lintas dan mengurangi resiko kerusakan jalan, tetapi dampak yang ditimbulkan justru malah lebih besar daripada yang sekarang ini berjalan. Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah agar penerapan Zero ODOL di awal tahun 2023 ini layak untuk dipertimbangkan kembali atau kalau bisa ditunda pelaksanaannya," katanya.

Hal senada juga disampaikan pembicara lainnya, Binoni Tio A. Napitupulu, Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin. Dia menegaskan bahwa kebijakan ini dapat menyumbang inflasi 1 hingga 1,5 persen. Kemenperin setuju terhadap penerapan Zero ODOL, namun untuk penegakan hukumnya perlu juga melihat dampak-dampaknya.

"Kami sepakat bahwa Zero ODOL sangat baik. Namun, ada hal yang memang perlu kita antisipasi dengan merelaksasi kebijakan ini. Hal itu disebabkan peran logistik sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kita," ucapnya.

Ia menambahkan, sektor industri sebenarnya sudah menyiapkan diri terkait kebijakan ODOL ini. Namun demikian, ketika industri sudah melakukan perencanaan-perencanaan yang disesuaikan penganggaran dan peraturan, terjadi pandemi Covid-19 yang memukul industri secara luar biasa. "Kita tahu efeknya juga sampai saat ini masih terasa dan industri masih dalam tahap pemulihan dari kehilangan yang cukup banyak di awal 2020 lalu," tuturnya.

Karenanya, dia berharap penerapan Zero ODOL ini dapat diimplementasikan secara serentak dengan pemilihan target sektor secara bertahap. Ia mendukung penerapannya, namun akan perlu dilakukan pemilihan dari sektor, dan sektor itu dilakukan secara bertahap.

"Maka besar harapan kami jika Zero ODOL ini dilakukan tentunya dengan persiapan yang lebih sempurna. Industrinya juga agar dapat disiapkan dulu baru mungkin dapat dilaksanakan Zero ODOL ini," cetusnya.

Para pelaku industri dan pengemudi truk juga menyampaikan suara serupa, yaitu meminta Kemenhub untuk menunda pelaksanaan Zero ODOL ini. Saat menjadi penanggap di webinar ini, Anggota Komite Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Rachmat Hidayat, menyampaikan perlu adanya penyelesaian permasalahan Zero ODOL ini secara komprehensif dan berkesinambungan.

Menurutnya, penerapan Zero ODOL pada 2023 itu sangat berat untuk dilakukan. Oleh karenanya kebijakan ini kalau bisa ditunda pelaksanaannya di 2023 nanti. Selam penundaan itu bukan berarti pihanya tidak melakukan apa-apa.

"Kami akan melakukan pengaturan kendaraan, kemudian memodifikasi kendaraan kita agar bisa menyesuaikan ukurannya, menyesuaikan daya angkutnya dan sebagainya sesuai aturan," tukasnya.

Penanggap lainnya, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, juga meminta Kemenhub untuk mengkaji dan menunda pelaksanaan Zero ODOL ini hingga tahun 2025 mendatang. Bila diterapkan awal Januari 2023 kenaikan harga keramik tidak dapat dihindari, karena biaya transportasi menyumbang 25 persen dari harga keramik.

Anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Budi Saputra, menyampaikan mendukung kebijakan Zero ODOL ini. Ia mendukung, tetapi karena ada pandemi Covid-19 yang sangat memberatkan kami, kami butuh mempersiapkan diri lagi.

"Kami membutuhkan waktu untuk berbenah. Karena, salah satu dampak dari penerapan Zero ODOL ini adalah kami harus menambah jumlah armada itu sekitar 70.000 truk, di mana hal ini tentu membutuhkan sopir dan juga dana investasi yang cukup tinggi. Itu kita kalkulasi sekitar 33 triliun rupiah," ujarnya.