Pemerintah Dinilai Belum Siap Laksanakan Zero ODOL 2023 

Ia menilai Kemenhub sepertinya belum menghitung ulang berapa ongkos transportasi distribusi barang atau ongkos logistik yang harus dikeluarkan akibat dari kebijakan Zero ODOL ini. Kemenhub juga belum menghitung berapa banyak kendaraan yang bertambah,belum memperhitungkan kapasitas jalan yang ada apakah bisa menampung jumlah kendaraan yang semakin banyak akibat kebijakan Zero ODOL.

"Kalau ini tidak dilakukan, saya yakin pelaksanaan Zero ODOL pada 2023 nanti akan menimbulkan persoalan baru yang memaksa pemerintah untuk memperlebar jalan dengan konstruksi yang speknya angkutan barang. Ini biayanya tidak murah dan akan menambah pengeluaran APBN kita. Sementara, pos APBN kita saat ini tidak begitu bagus," ungkapnya.

Dari sisi ekonomi, dia juga belum melihat Kemenhub mempertimbangkan akan terjadinya kenaikan barang akibat kebijakan Zero ODOL yang diterapkan itu yang secara otomatis akan menaikkan angka inflasi.

"Jangan sampai dengan niat baik Zero ODOL yang bertujuan untuk mengurangi resiko kemacetan lalu lintas dan mengurangi resiko kerusakan jalan, tetapi dampak yang ditimbulkan justru malah lebih besar daripada yang sekarang ini berjalan. Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah agar penerapan Zero ODOL di awal tahun 2023 ini layak untuk dipertimbangkan kembali atau kalau bisa ditunda pelaksanaannya," katanya.

Hal senada juga disampaikan pembicara lainnya, Binoni Tio A. Napitupulu, Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kemenperin. Dia menegaskan bahwa kebijakan ini dapat menyumbang inflasi 1 hingga 1,5 persen. Kemenperin setuju terhadap penerapan Zero ODOL, namun untuk penegakan hukumnya perlu juga melihat dampak-dampaknya.
Halaman Selanjutnya....