Pemerintah dan DPR RI Sepakat RUU TPKS Harus Berikan Keadilan dan Pendampingan Terbaik bagi Korban

"Diskusi yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan kita semua. Hal yang menjadi perhatian kami, terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan, yaitu mengenai kekerasan seksual berbasis online yang akan kita sempurnakan, kemudian eksploitasi seksual pada DIM 87 yang akan kita hidupkan kembali dengan formulasi yang baru, termasuk juga mengenai perbudakan seksual. Lalu, kami juga sudah berkoordinasi di tim internal pemerintah untuk mengakomodasi sistem victim trust fund untuk menjadi pembahasan dalam restitusi khusus pihak ketiga," tutup Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddy Omar Sharif Hiariej. (IKN/TSR)