Pemerintah Canangkan Pengumpulan Sampah Elektronik Melalui Program Dropping Point

Pemerintah membuat rancangan pengumpulan sampah elektronik melalui program-program pengumpulan di dropping point. Salah satunya, tersedia di kantor Kementerian Lingkungan Hidup di Kebon Nanas, Jakarta Timur, dan Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat.

"Kami akan terus berupaya mensosialisasikan dan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan pengumpulan limbah elektronik," Vivien melanjutkan. Selain itu, ia menghimbau agar pengelolaan e-waste menggunakan teknologi bersih dan memenuhi baku mutu lingkungan. Sebab, jenis limbah ini tidak dapat dibakar begitu saja.

"Selain itu juga tidak disarankan untuk ditimbun di dalam tanah," kata dia. Pasalnya, semua limbah elektronik mengandung logam berat. Menurut Vivien setiap logam berat mempunyai sifat berbeda, termasuk titik didihnya. Sehingga, bila tidak dikelola dengan benar, maka akan berdampak pada kesehatan manusia.

Sehingga, pencemaran bisa datang dari asap hasil pembakaran (open burning), atau logam berat yang masuk ke tanah dan air tanah. Awas Pengelolaan Limbah Elektronik Informal Meski e-waste termasuk sampah dengan bahan berbahaya dan beracun (B3), Ketua Koalisi Persampahan Nasional Bagong Suyoto melihat, pengelolaannya belum terlalu diperhatikan. Peraturan di tingkat daerah pun belum banyak dilaksanakan. Para pemulung, pelapak, tukang sortir belum paham standar penanganan yang sesuai baku mutu lingkungan.

"Mereka enggak paham itu berbahaya atau tidak, Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya bagaimana," kata Bagong. "Sosialisasi ke masyarakat sangat berkurang." Di beberapa TPS di Indonesia, Bagong bercerita, daur ulang limbah elektronik masih banyak melibatkan sektor informal.
Halaman Selanjutnya....