Pemerintah Atasi Covid-19 Sesuai Koridor Hukum

Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan sebagai negara hukum, berbagai pihak harus bersama- sama menegakkan hukum, dan keadilan untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa. Pemerintah meyakini kehidupan bernegara akan tertata dengan baik, jika diselenggarakan berdasarkan konstitusi.

Dalam upaya menangani Covid-19 yang kini terjadi lonjakan, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Abdul Kadir, mengatakan hasil reaktif tes cepat antigen dapat menjadi persyaratan bagi pasien isolasi mandiri untuk mengakses layanan telemedisin secara gratis.

"Kalau positif atau reaktif berdasarkan antigen, selama dilaporkan lewat sistem NAR (New All Record) big data Kemenkes, dia harusnya dapat layanan telemedisin," ujar Abdul Kadir dalam konferensi pers secara virtual yang diikuti dari aplikasi Zoom di Jakarta, Kamis sore. Untuk itu, masyarakat dianjurkan untuk melakukan tes cepat antigen pada sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan laboratorium yang terkoneksi melalui sistem NAR Kemenkes.

"Selama hasil tesnya terlapor ke sistem NAR maka akan diverifikasi dan muncul notifikasi lewat telepon genggam bahwa yang bersangkutan berhak atas perawatan gratis melalui telemedisin, termasuk pemberian obat-obatan," katanya. Namun, Abdul Kadir menyarankan agar masyarakat yang memperoleh hasil tes reaktif berdasarkan antigen untuk melanjutkan pemeriksaan melalui tes cepat PCR untuk hasil yang lebih akurat. "Kalau hasil antigen positif, kita anjurkan PCR karena gold standard (hasil lebih akurat).

Kalau rapid test antigen sangat ditentukan tinggi rendahnya titer antibodi kita. Kalau dalam satu atau dua negatif (antigen), mungkin bisa positif dengan PCR," katanya. Abdul Kadir menambahkan meskipun kasus Covid-19 di Jawa-Bali tengah mengalami lonjakan, tapi gejala yang ditimbulkan Omicron tidak seberat saat gelombang Delta tahun lalu