Pemekaran Daerah Masih Moratorium

Jangan karena pertimbangan politis lantas usulan pemekaran itu gampang disetujui. Konsekuensinya terlalu mahal. "Arahan bapak presiden sepanjang pemekaran untuk mempercepat kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan, oke. Tetapi dengan program infrastruktur ekonomi dan sosial ini pemekaran ini ditunda dulu," ujarnya.

Dari sisi anggaran pun, kata Tjahjo, biaya untuk satu daerah pemekaran saja sangat mahal. Tidak cukup 100 miliar rupiah per tahun. Di samping, daerah yang sudah dimekarkan pun masih menyimpan banyak masalah. Misal, soal batas daerah, dan aset pemerintahan. "Satu kabupaten atau kota (pemekaran) itu biayanya tak cukup 100 miliar per tahun.

Sekarang saja di Gorontalo misalnya satu komandan Kodim merangkap 7 kabupaten. Di NTT ada kejaksaan negeri hanya jaksanya saja dan supirnya saja, stafnya enggak punya," katanya. Maka atas kondisi yang terjadi, kata Tjahjo, pemerintah memutuskan untuk menunda dulu kebijakan pemekaran daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten atau kota.

"Menunggu bagaimana progres yang berhasil dari pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial Pak Jokowi," katanya. Selain itu, kata dia, acapkali usulan pemekaran yang diajukan motifnya politik. Tjahjo pun kemudian mengilustrasikan itu. Kata dia, orang itu lebih senang jadi kepala tikus ketimbang jadi buntut gajah.

Akselerasi Investasi
Halaman Selanjutnya....