Pemda Diminta Lebih Cepat Keluarkan Perizinan

Kuncinya, kata Nailul, adalah pengawasan dari aparat penegak hukum. Pengawasan oleh aparat harus menyentuh bagian-bagian perizinan itu, baik di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. "Selama ini pengawasan masih lemah. Jadinya korupsi tumbuh subur di birokrasi kita," paparnya.

Padahal, salah satu faktor penentu orang berinvestasi ialah bagian perizinan. Kalau bagian perizinan berbelit-belit dan koruptif, investor pasti berhitung untuk masuk ke Indonesia.

Pakar ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Munawar Ismail, mengatakan agar iklim investasi kondusif, kemudahan berbisnis termasuk perizinan dan penegakan hukum harus dibenahi

"Selama ini, aturan menjadi kendala bagi investor dalam mengembangkan bisnis dan membuka peluang praktik korupsi dengan birokrasi. Selain penegakan hukum, keamanan harus terkendali, biaya perizinan dan sebaginya murah, serta infrastruktur pokok tersedia," kata Munawar.