Pembiayaan LRT Fase II Gunakan Skema KPBU

JAKARTA - Pembangunan moda kereta ringan (light rail transit/LRT) fase II akan melibatkan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"LRT sudah diputuskan fase II, kita launching dengan skema KPBU, Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha. Kita ingin Badan Usaha terlibat, dan untuk ini kita buka prosesnya. Uji publiknya awal Juni," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (23/5).

Nantinya, kata Sandi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan melakukan konsultasi dan uji publik untuk LRT Fase II itu. Diharapkan, banyak pelaku usaha terlibat dalam proyek ini.

"LRT Fase II ini akan menghubungkan velodrome ke Matraman dan Matraman ke Tanah Abang. Tadi ditentukan sekitar 500 sampai 600 juta US dollar. Tergantung rupiahnya berapa," katanya.

Meski demikian, katanya, pemerintah juga akan tetap berpartisipasi dalam hal pendanaan untuk proyek ini. Namun, Pemerintah akan melihat dari skema kemitraan apa yang ditawarkan oleh Badan Usaha. "Dengan skema ini, pemerintah harus menyediakan mungkin kombinasi hybrid antara availability payment, atau kita juga harus menambah PMD ke JakPro," tegasnya.
Halaman Selanjutnya....