Pembiayaan LRT Fase II Gunakan Skema KPBU

JAKARTA - Pembangunan moda kereta ringan (light rail transit/LRT) fase II akan melibatkan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"LRT sudah diputuskan fase II, kita launching dengan skema KPBU, Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha. Kita ingin Badan Usaha terlibat, dan untuk ini kita buka prosesnya. Uji publiknya awal Juni," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (23/5).

Nantinya, kata Sandi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan melakukan konsultasi dan uji publik untuk LRT Fase II itu. Diharapkan, banyak pelaku usaha terlibat dalam proyek ini.

"LRT Fase II ini akan menghubungkan velodrome ke Matraman dan Matraman ke Tanah Abang. Tadi ditentukan sekitar 500 sampai 600 juta US dollar. Tergantung rupiahnya berapa," katanya.

Meski demikian, katanya, pemerintah juga akan tetap berpartisipasi dalam hal pendanaan untuk proyek ini. Namun, Pemerintah akan melihat dari skema kemitraan apa yang ditawarkan oleh Badan Usaha. "Dengan skema ini, pemerintah harus menyediakan mungkin kombinasi hybrid antara availability payment, atau kita juga harus menambah PMD ke JakPro," tegasnya.

Mengingat proyek LRT ini sangat diperlukan untuk masyarakat Ibu Kota, pihaknya ingin memberikan insentif agar warga mau beralih menggunakan transportasi umum. Terlebih, saat ini tengah dikembangkan angkutan umum berbasis rel seperti LRT dan MRT.

"Dan tarifnya itu harus memang bersaing sehingga masyarakat akan berpindah menggunakan transportasi berbasis rel, transportasi umum-publik. Jadi nanti LRT itu akan mendukung sebagai feeder dari MRT (jalur) barat - timur yang akan digagas. Kita ingin ada integrasi dari beberapa moda transportasi yang kita miliki," jelasnya.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Satya Heragandhi mengatakan, opsi KPBU dalam pembangunan LRT Fase II muncul untuk menumbuhkan investasi dunia usaha ke Jakarta. Pasalnya, kata Satya, selama ini investor sangat sedikit yang tertarik dalam proyek transportasi. Apalagi, proyek ini membutuhkan pendanaan tidak sedikit.

"(Anggaran fase II) antara 500 sampai 600 juta dollar, ini adalah untuk 11,8 kilometer. Angka ini kemahalan atau tidak kemahalan, tergantung dari investor. Kalau investor melihat ini adalah anggaran untuk membangun dari titik ini ke titik ini, ya mereka akan masuk. Mereka pasti punya hitung-hitungan yang baik. Kita saat ini kan memiliki reference budgeting, perkiraan," katanya.

Dalam penawaran KPBU ini, pihaknya mengusung konsep Business to business. Nantinya, investor akan melihat semua aspek, baik permodalan, tarif tiket atau tarif yang fair itu bisa ditanggung oleh mereka dan lainnya. Atau bisa saja ada permintaan dari investor, sebagian dari investasi mereka yang menggunakan dan sebagiannya dari investasi pemerintah.

"Kalau unsolicited tidak bisa menggunakan availability payment atau AP. Jadi ini memang arahnya kita menggunakan solicited. Prosesnya B to B, tergantung dari PJPK yang ditunjuk. Jadi gini, dalam proses KPBU tadi, pemerintah menunjuk misalnya SKPD misalnya, kalau yang ditujuk PJPK itu Jakpro, maka b2b. Nah ini nanti Jakpro yang ditujuk PJPK kemudian Jakpro yang akan mencari investor," jelasnya.

pin/P-5