Percepatan Pembangunan IKN
Pembiayaan IKN Beri Peluang Seluas-luasnya Partisipasi Swasta
Foto : ISTIMEWA
SUHARSO MONOARFA Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas - Sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka diperlukan peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur kewenangan khusus terkait lahan.
Apalagi IKN, kata Susilo, merupakan proyek yang dikerjakan berdasarkan UU sehingga badan yang dibentuk harus percaya diri untuk bekerja cepat menyelesaikan target jangka pendek dan membuka jalan bagi tercapainya target jangka panjang.
"Jangka pendeknya kan pemerintahan ini punya legacy yang luar biasa. Badan otorita IKN harus bisa mencapai target yang ditetapkan," tandas Susilo.
Ramah Lingkungan
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, saat kunjungan kenegaraan ke Indonesia, baru-baru ini, menawarkan bantuan teknisi ahli untuk terlibat dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur menjadi kota yang hijau, ramah lingkungan, dan berteknologi tinggi.
Menurut Albanese, rencana pembangunan IKN memiliki prospek yang luar biasa serta menandakan arah dan tujuan negara Indonesia. "Saya dengan senang hati menawarkan teknisi ahli Australia untuk membantu merencanakan kota yang bersih, hijau, dan berteknologi tinggi," kata PM Albanese.
Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Eko S
Komentar
()Muat lainnya